RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan blunder terkait pernyataannya soal izin obat antiparasit Ivermectin.

Erick Thohir menginformasikan bahwa obat antiparasit Ivermectin untuk terapi Covid-19 sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun Kepala BPOM Penny K. Lukito membantahnya. Hingga kini izin edar dari BPOM untuk Ivermectin sebagai obat cacing.

"Blunder yang dilakukan Erick Thohir sudah termasuk kebohongan publik. Sebab, Menteri BUMN sudah menyampaikan informasi yang tidak benar tentang izin obat antiparasit Ivermectin," kata Jamil kepada media ini, Selasa (22/6/2021).

Bantahan Kepala BPOM itu menurut Jamil tentu melegakan. Sebab, masyarakat belum sempat terpengaruh dari informasi yang tidak akurat yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Masyarakat dalam waktu relatif singkat telah diberi informasi yang benar oleh BPOM terkait obat Ivermectin.

"Sebagai pejabat publik, hal itu tak seharusnya terjadi. Sebab, penyampaian informasi yang tidak benar dapat membuat ketidakpastian di masyarakat. Penyampaian informasi yang tidak benar  dapat menjatuhkan kredibilitas menteri itu sendiri. Hal ini tentu berbahaya kalau sampai terjadi. Masyarakat tidak akan menuruti lagi apa yang dikatakan sang menteri," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

Karena itu menurut Jamil, sepantasnya Erick Thohir meminta maaf secara terbuka atas kesalahan informasi yang disampaikannya kepada publik. Sebab informasi yang disampaikannya itu sudah diterima masyarakat dari banyak media.

"Menteri lain harus belajar dari blundernya Erick Thohir. Sebab, kalau banyak menteri yang melakukan hal yang sama, maka kepercayaan masyarakat terhadap menterinya Jokowi akan turun pada titik nadir terendah. Kalau ini terjadi, maka masyarakat tidak akan mendukung lagi semua kebijakan yang diambil para menterinya Jokowi," kata Jamil.